Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini usai menanam pohon mangrove di lokasi RHL Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/10/2021). Foto: Nadia/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, yang perlu diperhatikan di setiap lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah para relawan yang dengan segenap hati menjalankan passionnya sekaligus melestarikan mangrove di lokasi tersebut. Dirinya meminta pemerintah daerah dapat memberikan atensi lebih kepada para relawan tersebut.

"Pemda dan Pemerintah Pusat harus punya komitmen, di samping menyediakan mangrovenya dan juga memperhatikan mempunyai atensi bagi para relawan. Karena mereka selalu ada di sana menggarap dan melestarikan mangrove-mangrove itu," katanya usai turut menanam pohon mangrove di lokasi RHL Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/10/2021).

Anggia juga mengapresiasi permintaan dan aspirasi dari para relawan tersebut yang menginginkan kawasan tersebut diubah menjadi kawasan ecowisata. "Menjadi kawasan ecowisata itu sebenernya menarik dan sudah ada infrastruktur. Tapi memang komitmen yang kuat juga dari pemerintah daerah dibutuhkan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan menyatakan, sebelum menjadikan kawasan tersebut sebagai ecowisata, lahan mangrovenya harus terlebih dahulu ditanam dan tumbuh dengan baik, untuk kemudian dapat dikembangkan sebagai lahan ecowisata bersama dengan pemerintah daerah.

Azikin juga mengapresiasi keinginan para relawan atau para petani Mangrove yang ingin menanami seluruh lahan tersebut dengan mangrove. Dengan adanya tanaman mangrove, dapat meminimalisasi bahkan mencegah gangguan yang disebabkan abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem yang ada di sana.

"Adalah salah satu usul dan aspirasi para petani yang ada di sana (Hutan Mangrove) agar lahan yang masih kosong itu segera ditanami, sehingga tidak ada lagi gangguan abrasi yang bisa mengganggu ekosistem yang ada di sana. Kami janji, masukan-masukan yang bapak berikan itu kami akan sampaikan kepada kementerian lembaga terkait," tutupnya. (ndy/es)